PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan tidak akan menghambat proses pembayaran dana sewa mobil dinas dengan PT Rivomas. Hanya saja, proses pembayaran akan dilakukan, jika proses administrasi dan pemberkasannya tuntas.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin kepada riauplus.com, Senin (9/7/12), terkait komplain PT Rivomas yang menyatakan Pemprov masih berhutang sekitar Rp6,8 milyar, untuk penyewaan mobil dinas tersebut.

Menurut Hardy, pihak keuangan ingin memastikan semua prosedur yang dijalani Biro Perlengkapan dalam pengelolaan sewa-menyewa tersebut, tidak melanggar hukum dan tidak merugikan rekanan.Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau meminta fatwa ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

"Proses audit BPKP untuk memastikan semua prosedur dan pelaksanaan sewa tidak melanggar hukum. Kalau masalah pembayaran, Biro Keuangan hanya menunggu saja pengajuan dari Biro Perlengkapan,"tegas Hardy.

Hardy mengharapkan, permasalahan tersebut tidak perlu diselesaikan dengan menempuh jalur hukum. Diharapkan, dari hasil audit atau apapun namanya dapat dicarikan solusi terbaik.

Lebih jauh Hardy menambahkan, permasalahan hanya pada mekanisme pembayaran yang belum rampung."Setahu saya berkas dokumen yang mau dicairkan itu, belum sampai ke Biro Keuangan,"ulasnya.

Untuk diketahui, pihak ketiga dalam proyek sewa 215 mobil dinas di lingkungan Pemprov Riau yakni PT Rivomas, masih menunggu komitmen Pemprov Riau untuk membayar hutang Rp6,8 milyar dana sewa kendaraan operasional tersebut. Namun, saat ini belum ada titik temu antara kedua belah pihak. M. Nur Zein