Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
15 Persen Lahan Tol Pekanbaru-Dumai Berkasus PDF Cetak Email
Rabu, 23 Mei 2018 18:15

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM - Sekitar 15 persen dari total lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai masih berkasus.


"Yang berkasus itu sekitar 15 persen. 5 persen yang memang bermasalah terhadap bangunan dan tananaman. Sebab itu tanah milik negara. Harusnya negara tidak mengganti rugi tanah itu, hanya bangunan dan tanaman saja. Tapi masyarakat tidak mau, karena mereka juga punya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN," kata Asisten II Setdaprov Masperi, Rabu (23/5/18) di Pekanbaru.


Dia menambahkan, terhadap sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat di atas tanah negara ini memang sedikit membingungkan. Namun pembangunan jalan bebas hambatan ini, tetap masih menimbang kepemilikan sertifikat tanah yang dikantongi oleh masyarakat.


"Kalau mereka punya sertifikat dari BPN itu berarti ada proses sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu masih kita hargai. Makanya masalah ini diselesaikan secara hukum," katanya.


Masperi menyebutkan, jika nanti pengadilan memutuskan kalau negara harus membayarkan ganti rugi terhadap tanah masyarakat, maka jalur itupun akan tetap dilakukan. Asal keputusan itu resmi dikeluarkan oleh pihak pengadilan.


Dia menambahkan, hingga saat ini proses ganti rugi terhadap 5 persen lahan untuk jalur tol sebagiannya sudah dalam proses. Hanya saja terhadap masyarakat yang tidak sepakat dengan prosedur awal maka uang ganti ruginya akan dititip ke pengadilan untuk diproses secara hukum.


"Ndak banyak. Total lahan yang bermasalah itu sekitar 18 hektare. Yang berkasus itu memang ada sekitar 15 persen, tapi kasusnya seperti tadi ada 5 persen lah. Kebanyakan memang di sesi 3," sambungnya.bpc/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda intan di karang
Pantun Melayu jangan dibuang
Di dalamnya banyak amanah orang
Untuk bekalmu di masa datang