Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Temuan KPK, Dana Pendidikan dan Kesehatan di Riau Bermasalah PDF Cetak Email
Selasa, 13 Maret 2018 14:34

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah temuan di sektor Pendidikan dan Kesehatan di Riau selama tahun 2017. Terhadap masalah ini Pemprov Riau didesak untuk melakukan perbaikan.

Deputi Pencegahan KPK RI Junet Junaidi juga sempat merincikan beberapa masalah yang menjadi temuan KPK pada dua sektor tersebut.Misalnya untuk sektor pendidikan di Riau, KPK menemukan adanya masalah transparansi dalam alokasi dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dan bantuan dana lainnya.

"Untuk masalah ini saya minta dinas terkait mohon dilakukan pengecekan dan diselesaikan. Karena ada temuan kami dalam masalah ini," katanya.

Selain masalah transparansi anggaran, KPK juga menemukan masih adanya pungutan liar (Pungli) dalam penyelenggaraan pendidikan di Riau. Kemudian soal kepesertaan penerima bantuan untuk siswa. Juga ditemukan KPK ada fakta di lapangan tidak tepat sasaran.

"Itu karena datanya tidak update. Makanya kami juga mendesak agar masalah ini segera diselesaikan. Itulah temuan kami di lapangan pada sektor pendidikan," kata Junet.

Sementara itu, untuk sektor Kesehatan di Riau, pada tahun 2017 menurut temuan KPK masalahnya beragam. Diantaranya ikhwal kepesertaan JKN.

Fakta yang ditemukan KPK di lapangan bahwa total peserta BPJS tidak singkron dengan data base yang ada. Selain itu juga masih ada pungutan biaya dalam pelayanan kesehatan.

"Mohon maaf di Riau ini bahkan ada istilah pelayanan kesehatan itu hanya di saat jam kerja saja. Di luar jam kerja harus bayar," katanya. "Masalah lain di sektor kesehatan ini soal standar pelayanan yang belum seragam," sambungnya.bpc/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda dengarlah pesan
Pantun Melayu jangan tinggalkan
Pakai olehmu untuk pedoman
Di dalamnya banyak tunjuk ajaran