PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, membantah jika pihaknya tidak komit tentang rencana pemasangan stiker penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi Pertamax di setiap mobil dinas (Mobdin). Pihaknya, hingga kini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

"Siapa bilang kita tidak konsisten. Kita berkomitmen kok, untuk memasang stiker penggunaan BBM  Non Subsidi di mobil dinas,"ujar Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau Abdi Harro kepada riauplus.com, Selasa  (07/7/12) di sela-sela menyaksikan persidangan kasus suap PON Riau di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menurut Abdi, sejauh ini pihaknya masih menunggu kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, terkait kebijakan pemasangan stiker BBM Non Subsidi tersebut."Kita mau lihat, di pusat bagaimana pula tentang ini. Jangan kita saja,"paparnya lagi.

Ketika ditanyakan ada kemungkinan pemasangan stiker tersebut akan dilakukan bersempena dengan Peringatan HUT Provinsi Riau ke 55, Abdi mengaku tidak bisa memastikannya."Kita tunggu saja nanti ya,"ujarnya bergegas sambil meninggalkan wartawan menuju mobil dinasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Riau HM Rusli Zainal telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan, agar seluruh mobil dinas (Mobdin) di lingkungan Pemprov Riau menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Ini dilakukan, dalam upaya penghematan energi nasional.

Dalam Surat edaran yang dikeluarkan dengan nomor 05/SE/2012 tertanggal 5 juni 2012 itu, Gubernur Riau menganjurkan kepada PNS di lingkungan Pemprov Riau yang menggunakan kendaraan dinas, untuk membeli bahan bakar non subsidi jenis Pertamax Plus, untuk kendaraan bermesin bensin. Kemudian Pertamax Dex untuk kendaraan  bermesin diesel.

Dikeluarkan surat edaran oleh Gubri itu, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presidenn RI Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan energi nasional dan menjaga kuota BBM bersubsidi tahun 2012. M. Nur Zein