Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Buntut Deklarasi 11 Kepala Daerah, Bawaslu Riau Dilaporkan ke DKPP PDF Cetak Email
Selasa, 16 Oktober 2018 09:16

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Dianggap tidak profesional dalam bekerja, Bawaslu Riau dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang berada di Jakarta.

 


"Laporan sudah kita masukkan dan diterima oleh pihak DKPP. Sekitar Jam 14:20 WIB tadi," kata Feri, SH, salah seorang kuasa hukum, Senin (15/10/18) malam.


Ia pun menjelaskan, laporan tersebut sebenarnya atas nama Fajar Surya Pratomo, salah seorang masyarakat Kota Pekanbaru yang dikuasakan kepadanya.


"Laporan kita tentang ketidakprofesionalan Bawaslu Riau dalam Pemilu 2019. Terutama yang berkaitan dengan pernyatan atau statement yang pernah ia sampaikan ke media massa," ungkapnya.


Salah satu statement yang dimaksud yakni, Bawaslu Riau pernah menyatakan tanggapannya terhadap kepala daerah di Riau yang melakukan deklarasi dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin (calon presiden dan wakil presiden RI), beberapa hari yang lalu.


"Mereka katakan itu tindakan tidak etis dan bisa dikenakan pidana kurungan selama dua tahun. Padahal mereka belum melakukan pemeriksaan dan pleno putusan, kok tiba-tiba ngomong seperti itu. Ini yang namanya tidak profesional, belum bekerja tapi sudah menyimpulkan hasilnya dan menjadi keresahan di tengah masyarakat," jelasnya.


Bisa saja sebutnya, kepala daerah yang dimaksud sudah mengajukan cuti waktu itu, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak membawa protokoler.


"Kita harapkan DKPP nantinya bisa memutuskan berdasarkan fakta yang ada. Ini murni tidak ada maksud lain dari kita, ini hanya pembelajaran bagi Bawaslu agar dalam mengeluarkan statement lebih berhati-hati," terangnya.


Untuk selanjutnya, ia bersama rekannya akan menunggu jadwal pleno yang akan ditetapkan DKPP. Pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa bukti atas ketidakprofesionalan Bawaslu Riau.rtc/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda intan di karang
Pantun Melayu jangan dibuang
Di dalamnya banyak amanah orang
Untuk bekalmu di masa datang