PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- 'Sudah jatuh tertimpah tangga lagi'. Mungkin itu pribahasa yang tepat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Padahal sudah tiga bulan belum menerima single salary system atau tunjangan tambahan pegawai (TPP), kalaupun terima nilainya tak sama seperti sebelumnya.

Pasalnya pemerintah setempat akan mengurangi nilai single salary ASN, sebagai langkah efesiensi anggaran akibat defisit anggaran.

Hal itu pun diakui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi. Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok berapa persen nilai TPP yang bakal dikurangi, karena formasinya masih dipersiapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.

"Alokasi anggaran untuk TPP itu tersedia di APBD 2018. Tapi jumlahnya berkurang karena pembayaran tunjangan hari raya (THR) kemarin. Karena THR itu perintah pusat, perintah presiden. Jadi wajib kita bayar THR," katanya.

Meski begitu, Ahmad Hijazi mengatakan, Pemprov Riau berjanji untuk tetap membayarkan TPP pegawai meski nilainya tak sama dengan sebelum-sebelumnya.

"Kita tengah perhitungkan. Nilainya distandarkan dan dikurangi, tapi tetap dibayarkan. Paling tidak sampai Desember 2018,"kataAhmad Hijazi, Rabu (3/10/2018).

Ahmad Hijazi menyatakan, sebelum kebijakan itu diterapkan pihaknya akan merevisi atau membuat peraturan gubernur baru.

"Berapa persen yang akan dikurangi masih dirancang. Itu sekarang sedang dirancang oleh BPKAD. Kita belum tahu (berapa pengurangan). Masih kita formulakan. Itu tinggal dibuatkan Pergubnya saja," cetusnya.

Diketahui, sistem pembayaran TPP dengan sistem single salary ini berdasarkan kelas dan jabatan pegawai. Kemudian besaran TPP yang diterima pegawai ditentukan dengan kinerja yang dinilai dengan sistem elektronik sikap (e-Sikap).

TPP ini dibayarkan sebulan sekali. Untuk nilainya sendiri sesuai dengan kinerja masing-masing ASN. Untuk Sekda dengan kelas jabatan 17 dan nilai jabatan 4730, besaran TPP Rp69,5 juta.ck/nor