Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
APBD-P Riau Ditiadakan, Dewan: Pengelolaan Keuangan Terburuk Sepanjang Sejarah PDF Cetak Email
Selasa, 02 Oktober 2018 16:19

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Keputusan Pemerintah Provinsi Riau meniadakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Riau tahun 2018 mendapat kritik pedas dari Ketua DPW PKB Riau, Abdul Wahid.

 


Anggota DPRD dari komisi IV ini menyebut, keputusan ini merupakan preseden buruk bagi pemerintah Provinsi Riau."Ini preseden buruk dan merupakan manajemen pengelolaan keuangan terburuk sepanjang sejarah. Karena ini belum pernah terjadi,"ungkap Wahid.


Dikatakan Wahid, ketiadaan APBD-P 2018 menunjukkan lemahnya kinerja dan kemampuan Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Hijazi dan Kepala BPKAD Sahrial Abdi."Salah satu indikatornya penyerahan KUA-PPAS baru 15 September. Artinya lamban dalam penyusunan,"tandasnya.


Diterangkan Wahid, seharusnya dalam penyusunan APBD-P tidak perlu terjadi deadlock."APBD itu kan asumsi, bukan uang teronggok sebesar itu, jadi bisa prediksi. Jadi tak perlu ditakutkan. Seperti APBD murni kita, ada Rp10,3 triliun, sementara uang yang tersedia hanya Rp8 triliun, jadi itu asumsi saja," cetusnya.


Karena itu kata Wahid, seharusnya Pemprov harus matang dalam penyusunan APBD P ini mengingat tahun ini merupakan tahun politik dan memasuki masa transisi. Dikhawatirkan, dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan nantinya bermasalah.


"Ditakutkan nanti bisa bermasalah kegiatan yang sudah terencana dan terhenti misalnya, karena ada juga OPD yang menganggarkan kegiatan sampai September ini dan berharap berlanjut di APBD-P," tambahnya.


Karena itu kata Wahid, jika Pemprov tetap bersikeras DPRD tidak akan bertanggungjawab terhadap jika banyak proyek yang terjadi tunda bayar."Bayangkan berapa banyak proyek dan kegiatan yang harus ditunda bayar. Kami tidak mau nanti jika bermasalah kami diseret-seret," tukasnya.ck/nor

 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda permata intan
Pantun Melayu jangan abaikan
Di dalamnya banyak mengandung pesan
Pegang olehmu jadi pedoman