Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Kelima

    jika hendak mengenal orang berbangsa,
    lihat kepada budi dan bahasa.

    jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
    sangat memeliharakan yang sia-sia.

    jika hendak mengenal orang mulia,
    lihatlah kepada kelakuan dia.

    jika hendak mengenal orang yang berilmu,
    bertanya dan belajar tiadalah jemu.

    jika hendak mengenal orang yang berakal,
    di dalam dunia mengambil bekal.

    jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
    lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Kemendagri Minta Daerah Segera Pecat PNS Tipikor PDF Cetak Email
Jumat, 14 September 2018 20:06

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih mengatakan daerah harus menindaklanjuti pemberhentian PNS terlibat korupsi namun masih aktif.

 


Hal ini setelah adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) ditingkat pusat. Dalam SKB yang didalamnya ada KPK, Kemenpan-RB, BKN dan Mendagri tersebut meminta kepada instan pemerintah dan pusat untuk menindaklanjuti hasil rilis yang dikeluarkan KPK terkait nama PNS yang sudah divonis namun masih aktif tersebut.


"Sebagaimana dalam jumlahnya ada 1.257 PNS terlibat korupsi namun masih aktif, dan sesuai surat bersama di pusat harus ditindaklanjuti segera," ujar Sri Wahyuningsih, Jumat (14/9/2018) saat mengisi acara di Pekanbaru.


Sedangkan bagi yang sudah seharusnya tidak menerima gaji namun tetap menerima gaji maka sudah diatur dalam SKB tersebut juga harus mengembalikan gaji yang diterima selama ini kepada daerah.


"Harusnya kan 45 hari setelah tidak masuk maka tidak boleh lagi menerima gaji, jika memang ada yang menerima tentu akan diproses, "ujar Sri Wahyuningsih.


Terkait jumlah yang ditetapkan di pusat untuk PNS Pemprov hanya 10 orang sedangkan Kabupaten/Kota di Riau 180 orang. Namun data itu berbeda dengan yang ada di Provinsi jumlahnya mencapai 27 orang.


"Makanya kan di telisik lagi dan dilengkapi lagi karena yang ada di KPK itu kan belum lengkap. Makanya daerah diminta mendata dan menuntaskan semuanya," ujar Sri.


Pemerintah Pusat sendiri memberikan waktu kepada daerah hingga 2 Desember mendatang masalah ini harus tuntas. Semua PNS yang sudah dinyatakan bersalah dan tahanan koruptor wajib dipecat.tpc/nor



 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda dengarlah amanat
Pantun memantun sudah teradat
Di dalamnya banyak berisi nasehat
Bila dipakai hidup selamat