Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Ratusan PNS Pemprov Riau Keluhkan Single Salary PDF Cetak Email
Jumat, 11 Mei 2018 19:29

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Penerapan sistem single salary di Pemerintah Provinsi Riau belum bisa maksimal diterapkan, karena dalam penerapan masih ada hal yang harus diluruskan.

 


Diantaranya terkait keluhan 400-an Pegawai di Pemprov Riau yang merasa dirugikan dengan penerapan sistem single salary tersebut karena pendapatanya turun akibat pertimbangan kelas jabatan, kompetensi pendidikan.



"Sistem keuangan sekarang berbasis akuntabilitas, tapi secara administrasi di level teknis sudah disiapkan semua, memang ada hasil telaah staf kepada saya untuk memperhatikan , ada 400-an pegawai dengan pemberlakuan single sallary itu sedikit turun pendapatan, dari kelas jabatan, kompetensi pendidikan,"ujar Sekda Ahmad Hijazi, Jumat (11/5/2018).


Baca: Ditangkap dan Ada Barang Bukti, Lelaki Ini Tetap Tidak Mau Mengaku, Polisi Akhirnya Lakukan Ini


Maka terkait persoalan kajian itu kalau memang berdasar kompetensi ijazah pendidikan formal ini tak bisa dieksekusi dari seorang Sekda, ada ketentuan Menpan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).


"Saya katakan itu perlu proses dan kajian dalam, sudah konsultasi ke BKN, staf yang berkedudukan sebagai bendahara itu bisa di index dan diadjust, sudah dirampungkan, penjabarannya sudah tinggal eksekusi, sk petikan pemangku jabatan ajukan pencarian,"ujarnya.


Makanya Mei ini atau sebelum Ramadan tambah Sekda sudah bisa dicairkan dengan sistem single salary tersebut.


Sekda juga menegaskan ketersediaan dana tak ada persoalan, aspek-aspek akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus dipenuhi, dalam pemerintahan tata kelola harus akuntable.


"Silahkan usulkan ke BPKAD tentang pencairan dana TPP itu, segera diajukan dengan SK petikan status pemangku jabatan oleh bkd, sudah saya teken dua pekan lalu,"ujarnya.tpc/nor




 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda bijak bestari
Pantun menjadi suluh negeri
Ilmu tersirat payah dicari
Bila disimak bertuahlah diri