Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Tak Puas Keputusan Bawaslu Riau, LE-Hardianto Lanjutkan Gugatan di PTUN Medan PDF Cetak Email
Minggu, 01 April 2018 06:58

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Merasa tak puas dengan keputusan Bawaslu Riau, tim hukum LE-Hardianto lanjut gugat KPU Riau ke PTUN Medan.

 


Sebelumnya, pasangan Lukman Edy (LE)-Hardianto telah menggugat keputusan KPU Riau yang meloloskan pasangan nomor urut 1 dan 3 ke Bawaslu Riau. Pasangan nomor urut 1 dan 3 dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.


Namun, Bawaslu Riau tidak mengabulkan gugatan tersebut dengan alasan pasangan nomor urut 1 dan 3 bukanlah petahana, sehingga tidak perlu izin tertulis untuk melakukan mutasi dan pelantikan pejabat 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon Gubernur Riau. Adnan mengatakan pihaknya sangat tidak puas dengan keputusan Bawslu Riau yang menyebutkan tidak menemukan unsur pelanggaran dalam pelantikan pejabat tersebut.


"Kami sangat tidak puas. Harusnya Bawaslu Riau lakukan sidang adjukasi, laksanakan Undang-Undang. Bukannya minta pendapat. Pendapat itu ke hakim dong. Atau kalau mau menguji pasal petahana ke MA," kata Ketua Tim Kuasa Hukum LE-Hardianto, Raden Adnan kepada bertuahpos.com, Sabtu 31 Maret 2018.


Atas alasan tersebut, Adnan mengatakan pihaknya melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Dilanjutkan Adnan, secara adminitratif pihaknya telah melakukan upaya dengan menggugat penetapan pasangan nomor urut 1 dan 3 ke Bawaslu Riau. "Dan karena sudah kita lakukan upaya administratifnya, kita ajukan gugatan ke PTUN," tambah Adnan.


Atas jawaban Bawaslu Riau yang menyebutkan tidak ada larangan karena pasangan tersebut bukan petahana, Adnan mengatakan berpedoman kepada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570/K/TUN/PILKADA/2016 Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPUKabBoalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.bpc/nor


 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda intan di karang
Pantun Melayu jangan dibuang
Di dalamnya banyak amanah orang
Untuk bekalmu di masa datang