Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
KPK: 13 Anggota DPRD Riau Belum Laporkan Kekayaan PDF Cetak Email
Selasa, 13 Maret 2018 14:32

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Sebanyak 13 dari 65 wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, ternyata belum pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



Data tersebut dibeberkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat monitoring dan evaluasi (Monev) rencana aksi program pemberantasan rencana aksi sektor strategis Provinsi Riau, Selasa (13/3/2018) di Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

Fungsional Pencegahan KPK, Juned Junedi kepada CAKAPLAH.com mengaku prihatin karena tingkat kepatuhan dewan dalam melaporkan LHKPN, secara rata-rata, masih di bawah angka 50 persen.

"Kalau untuk legislatif tingkat kepatuhan LHKPN masih cenderung stagnan, tidak ada peningkatan. Bahkan di legislatif di daerah masih berada di angka 15 persen," katanya.

Padahal menurutnya dari sisi sistem pelaporan LHKPN sudah sangat mudah dan bisa dilakukan secara online, bahkan from-from yang diisi juga lebih sederhana. Namun demikian masih banyak juga anggota Dewan belum melaporkan LHKPN.

Juned melihat, kondisi itu masalahnya terdapat komitmen anggota Dewan itu sendiri. Karena dari segi regulasi tidak sulit dan sosialisasi sudah dilakukan pihaknya. "Tinggal komitmen sumber daya manusianya yang masih kurang. Itu dari sisi pelaporan LHKPN Dewan," cetusnya.

Karena itu, Juned mengharapkan pimpinan DPRD Riau dapat menegur anggotanya yang belum melaporkan LHKPN ke KPK, baik secara tertulis maupun lisan. "Secara Undang-Undnag sudah jelas ada kewajiban anggota Dewan, salah satu wajib lapor itu ketua DPRD," tegasnya.

Tak hanya itu, Juned Junedi juga mengharapkan peran aktif Sekretaris DPRD Riau untuk mengingatkan secara administrasi. Karena dari sisi fungsi di DPRD ada ketua, maka ketua harus menegur anggotanya.ck/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy