Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Fahmi Bantah Keluarkan Surat Larangan Penggunaan Purna MTQ PDF Cetak Email
Kamis, 04 Januari 2018 08:41

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Riau Fahmizal usman menyatakan jika pihaknya belum pernah mengeluarkan surat larangan penggunaan halaman purna MTQ untuk deklarasi Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau H Syamsuar-Edy Natar.



Bantahan Fahmi itu diungkapkannya terkait adanya pemberitaan salah satu media online nasional, serta informasi yang tersebar di media sosial, bahwa pihaknya mengeluarkan surat larangan penggunaan halaman purna MTQ untuk deklarasi Paslon Syamsuar-Edy Natar.


"Saya tegaskan, itu tidak benar. Saya atas nama Dispar Riau sampai saat ini belum mengeluarkan selembar surat penolakan seperti yang ramai di media,"katanya, Rabu (3/1/18).


Bahkan Fahmi sempat mengaku kaget adanya pemberitaan itu. Termasuknya munculnya surat penolakan penggunaan halaman Purna MTQ yang memang termasuk kawasan Dispar.


Sebelumnya, Fahmi sempat berkomunikasi dengan Ketua DPW PAN Riau Irwan Nasir, terkait pengajuan penggunaan halaman tersebut untuk deklarasi. Ketika itu, Fahmi menjelaskan penggunaan halaman itu memang ada SOP-nya (Standar Operasi Prosedur-red) .


"Purna MTQ itu adalah kawasan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan fasilitas negara. Tentunya ada prosedur dalam penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik. Nah, itu yang sedang kita koordinasikan dengan beberapa pihak termasuk juga dengan pengelola Idrus Tintin,"paparnya.


Dispar Riau kata Fahmi akan patuh jika penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terutama untuk kegiataan pemerintah yang tak ada hubungannya dengan agenda politik.


"Karena sama-sama kita ketahui ini fasilitas negara, jadi saya harus bertindak sesuai aturan. Jadi jangan dikatakan seakan-akan kami menolak dan dipolitisir,"ungkapnya.nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy