PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Proses pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, hingga kini belum juga tuntas. Sejauh ini laporan naskah RTRWP Riau, yang merupakan hasil implementasi di lapangan oleh Tim Terpadu masih dibahas di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

Masih belum selesainya pembahasan naskah RTRWP Riau itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Riau, Zulkifli Yusuf, ketika dihubungi riauplus.com, Ahad (10/6/12)."Naskah RTRWP kita itu, masih dibahas ditingkat Kemenhut,"ujarnya.

Ketika ditanyakan sampai kapan selesainya pembahasan di Kemenhut itu?Zulkifli Yusuf mengaku, belum bisa memastikannya."Kalau itu saya belum mendapat kabar, kapan pastinya,"tegasnya.

Hanya saja Zulkifli berharap, pembahasan laporan naskah RTRWP Riau di Kemenhut tidak memakan waktu yang lama. Sehingga RTRWP Riau itu, dapat diteruskan ke DPR RI untuk disahkan secepatnya.

Tim terpadu sebelumnya, sudah menyelesaikan penyusunan laporan naskah RTRWP Riau berdasarkan hasil implementasi yang ditemukan di lapangan. Naskah itu kemudian, pada Bulan Mei lalu sudah diserahkan ke Kemenhut untuk dipresentasikan.

Diperkirakan, Tim Terpadu tidak akan memerlukan waktu yang lama dalam mempresentasikannya ke Kemenhut. Sehingga setelah disetujui oleh Menhut, selanjutnya naskah laporan RTRWP itu dapat diajukan ke DPR RI untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Dalam uji konsistensi yang dilakukan Tim Terpadu beberapa waktu lalu, juga mendapat tantangan dari beberapa kepala daerah atau pihak perusahaan tidak setuju dengan naskah laporan yang disusun oleh Tim Terpadu. Namun permasalahan itu akhirnya selesai, setelah kabupaten/kota menyetujuinya.

Misalnya, Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun yang menolak menandatangani naskah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) yang disusun Tim Terpadu. Ketika itu, Annas beralasan RTRWP yang diajukan itu, bertolak belakang dengan fakta kekinian dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Seperti diketahui, Tim terpadu ini terdiri dari peneliti LIPI, anggotanya pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementrian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). M. Nur Zein