Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Jikalahari:Pemprov Riau Berbohong Tentang RTRW PDF Cetak Email
Kamis, 26 April 2018 14:05

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM - RTRW Riau sudah diregister oleh Kemendagri. Ini kabar yang menggembirakan memang. Sebab setelah penantian dan proses panjang akhirnya Riau punya RTRW. Tapi, dibalik itu terlihat masih ada proses panjang yang harus dilalui, seolah membantah tentang semua ini.

"Informasi yang dilempar ke publik sama saja dengan Pemprov Riau bohong soal RTRW," kata Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali, Kamis (26/4/18).

Hasil penelusuran Jikalahari menemukan pada 13 November 2017 Kemendagri mengeluarkan SK Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau tentang RTRWP Riau 2017 – 2037. Intinya Gubernur Riau menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 menjadi Perda setelah mendapatkan nomor register dengan ketentuan Ranperda telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Mendagri dan KLHS yang disetujui oleh Menteri LHK.

Redaksi menerima file surat KLHK yang menjelaskan tentang proses Kajian Lingkungan Hidup Sementara (KLHS) sebagai syarat utama untuk disahkannya RTRW Riau. Surat dengan Nomor: S.418/MENLKH-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018 memuat tentang validasi KLHS RTRW Riau tahun 2017-2037 yang ditujukan kepada Gubernur Riau.

Surat ini berisi rekomendasi yang harus dilakukan oleh Gubernur Riau diantaranya: Pertama, menyempurnakan kembali KLHS selambat-lambatnya dalam 1 tahun, terutama untuk: memperbarui kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam skala kedetilan dan lingkup yang memadai, memperbaiki akurasi data, khususnya data penggunaan lahan oleh masyarakat dan perusahaan, tumpang tindih perizinan dengan konflik masyarakat, serta pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ketentuan terhadap kawasan hutan secara umum dan wilayah, memperkaya kajian sosial ekonomi budaya dan sosial ekologis dan memperbaiki simulasi dan modeling skenario kebijakan ke depan secara lebih komprehensif.

Kedua, melaksanakan kajian mengenai kerusakan, kerentanan dan keberfungsian ekosistem gambut secara time series ke belakang dan melakukan proyeksi ke depan sepanjang rentang masa berlaku RTRW, serta mengenai kerusakan, kerentanan dan keberfungsian habitat satwa liar, keanekaragaman hayati, dan kawasan konservasi.

Ketiga, dalam Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 dimasukan: pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seluruh wilayah Provinsi Riau yang terus menurun bahkan telah terlampaui dan/atau sangat rawan dan kritis pada sebagian besar kabupaten dan kota, sehingga: (1) Peruntukan pemanfaatan ruang harus didukung oleh kesesuaian dengan perkembangan teknologi, pola dan cara pemanfaatan, serta pengendaliannya; (2) Menghentikan penambahan jenis-jenis kegiatan yang secara signifikan menyebabkan penurunan dan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokus yang jelas.

Keempat, melakukan pemantauan dan pengawasan ketat pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan langkah-langkah koreksi kebijakan lapangan dan perbaikan tata kelola pengamanan (safeguard system).Kelima, mewajibkan penyusunan dan atau peninjauan kembali RTRW seluruh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Riau yang dilengkapi KLHS dengan mempertimbangkan keseluruhan proses, hasil dan catatan dari pelaksanaan KLHS dan perbaikan muatan Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017 – 2037.

Keenam, secara pro-aktif berdialog dan berkonsultasi kepada masyarakat serta membuka akses informasi dengan sebaik-baiknya. Rekomendasi validasi KLHS Provinsi Riau Tahun 2017-2037 tersebut jelas memerintahkan Gubernur Riau untuk menyempurnakan KLHS dan mengimplementasikan KLHS dalam Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037. Dalam prosesnya, Gubernur Riau secara pro-aktif berdialog dan berkonsultasi kepada masyarakat serta membuka akses informasi dengan sebaik-baiknya.

Pada poin keenam rekomendasi disebutkan Gubernur Riau secara pro-aktif berdialog dan berkonsultasi serta membuka akses informasi kepada publik, hal ini dikuatkan oleh putusan sengketa informasi nomor: 011/KIP-R/XII/PS-A-M-A/2017 yang menyatakan bahwa informasi Ranperda RTRWP Riau 2017–2037 merupakan informasi publik dan terbuka.

“Seharusnya Gubernur Riau menyampaikan informasi terkait proses dan perkembangan dari Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 kepada publik sebagai bentuk menjalankan putusan KIP tersebut, sehingga publik dapat pro aktif memberikan masukan,” kata Made.

"Heboh soal nomor register itu memang sudah ada. Tapi RTRW Riau masih panjang lagi prosesnya. Poin-poin diatas itu harus diselesaikan dulu semuanya. Selama ini kan yang menjadi polemik karena Pemprov Riau memberikan informasi setengah-setengah, seolah tidak paham dengan apa yang diinginkan pemerintah pusat," sambungnya.bpc/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda intan di karang
Pantun Melayu jangan dibuang
Di dalamnya banyak amanah orang
Untuk bekalmu di masa datang