Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Kedua

    barang siapa mengenal yang tersebut,
    tahulah ia makna takut.

    barang siapa meninggalkan sembahyang,
    seperti rumah tiada bertiang.

    barang siapa meninggalkan puasa,
    tidaklah mendapat dua temasya.

    barang siapa meninggalkan zakat,
    tiadalah hartanya beroleh berkat.

    barang siapa meninggalkan haji,
    tiadalah ia menyempurnakan janji.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Illegal Logging Marak, Pemprov Riau Bentuk KPH PDF Cetak Email
Selasa, 05 Desember 2017 20:09

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), menyusul maraknya kegiatan ilegal logging di Kabupaten Kampar.

 

Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman langsung melihat kayu-kayu gelondongan hasil ilegal logging tersebut. Bahkan kayu yang sudah terbentuk papan tampak tersusun di pinggir jalan menunggu mobil truk yang akan mengangkut.

 

Menurut Gubri, penebangan hutan secara ilegal akan mengancam ekosistem lingkungan masyarakat karena ancaman banjir dan longsor sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

 

"Dalam menyiapkan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya wilayah perbatasan yang menghubungkan antar provinsi, memang persoalan penebangan liar selalu kita temukan. Ini harus dihentikan, mengapa masih ada ilegal loging," kata Gubri, disela meninjau jalan penghubung alternatif Riau-Sumbar di lintas selatan.

 

Dijelaskan Gubri, akibatnya akan terjadi longsor dan jalan putus, jika hutan tidak ada lagi di wilayah tersebut. Dan ia dengan tegas meminta kepala desa di wilayah Kampar Kiri dan unsur DPRD Kampar serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk serius menangani persoalan yang ada.

 

Sementara itu, Plt Kadis Kehutanan Riau, Ervin, yang juga ikut mendampingi Gubernur menyadari persoalan adanya kayu hasil tebangan dan sudah dipotong-potong di pinggir jalan harus dilakukan penanganan serius. Persoalan diakuinya dalam melakukan langkah pencegahan dan penindakan diakuinya juga terjadi.

 

Sejak UU 23 tahun 2014 berlaku, kewenangan personel kehutanan diserahkan ke Provinsi. Sehingga masa dalam proses peralihan yang juga lambat dilakukan Pemprov Riau membuat pengawasan menjadi terkendala. Tindaklanjutnya sekarang Pemprov membuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

 

"Dengan membentuk KPH, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat operasional kembali. Karena Pergub KPH ini sudah diteken, agar dapat diisi personel dan menggantikan fungsi kabupaten dalam pengawasan kehutanan," ungkapnya.

 

KPH sendiri akan dibentuk sebanyak 13 UPT sesuai dengan wilayah hutan di Riau. Seperti di Tahura, Minas dan wilayah lainnya. Total sekitar 1.000an lebih personel kehutanan pengalihan dari Kab/Kota sudah masuk status pegawai provinsi sekarang ini, untuk mengoptimalkan pengawasan.ck/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail
Galeri Kunjungan Presiden Ke Riau

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda dengarlah amanat
Pantun memantun sudah teradat
Di dalamnya banyak berisi nasehat
Bila dipakai hidup selamat