Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Kelima

    jika hendak mengenal orang berbangsa,
    lihat kepada budi dan bahasa.

    jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
    sangat memeliharakan yang sia-sia.

    jika hendak mengenal orang mulia,
    lihatlah kepada kelakuan dia.

    jika hendak mengenal orang yang berilmu,
    bertanya dan belajar tiadalah jemu.

    jika hendak mengenal orang yang berakal,
    di dalam dunia mengambil bekal.

    jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
    lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
RTRW tak Disetujui Menteri LHK, Sekda: Kita Tidak Tinggal Diam PDF Cetak Email
Jumat, 10 November 2017 19:12

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Sekdaprov Riau H Ahmad Hijazi mengaku Pemprov Riau tidak akan tinggal diam pasca belum juga disetujuinya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

 

Sekdaprov mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau sedikit menyayangkan kenapa 'amunisi' atau penundaan penyetujuan RTRW setelah terbentuknya Ranperda."Kenapa tidak sejak awal disampaikan, kenapa setelah jadi Ranperda baru kemudian dikeluarkan 'amunisi' itu,"katanya, Jumat (10/11/17).

 

Ia menganggap hal itu sebagai pembinaan. Bukan pembinasaan.

 

"Tapi kita tidak tinggal diam. Ada staf yang kita tunjuk terus mengawal RTRW Riau ini di Jakarta. Setiap hari selalu berkoordinasi," tegas Sekda.

 

Beberapa poin diantara alasan Pemerintah Pusat belum dapat meyakini substansi terkait kehutanan, berkenaan dengan rencana pengalihan fungsi hutan. Selain itu juga berkaitan dengan kebijakan nasional tentang perlindungan gambut.

 

Pada intinya, Kementerian LHK memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum memberikan rekomendasi terhadap Ranperda RTRWP Riau. Kajian tersebut antara lain terhadap holding zone atau kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya.

 

Diperlukan kajian strategis yang harus disusun oleh pemda. Yang untuk usulan-usulan holding zone dan sudah diidentifikasi di antaranya indikasi swasta. Jadi belum bisa diambil keputusan untuk disetujui.nor

 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy