Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal keenam

    cahari olehmu akan sahabat,
    yang boleh dijadikan obat.

    cahari olehmu akan guru,
    yang boleh tahukan tiap seteru.

    cahari olehmu akan isteri,
    yang boleh menyerahkan diri.

    cahari olehmu akan kawan,
    pilih segala orang yang setiawan.

    cahari olehmu akan abdi,
    yang ada baik sedikit budi,



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Jikalahari: 15 Ribu Warga Riau Pemilik Lahan Terancam Pidana PDF Cetak Email
Rabu, 07 Juni 2017 19:20

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Jikalahari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan di Riau, menyatakan lahan milik 15.000 warga asal 19 Desa, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis, kini terancam pidana terkait UU Kehutanan dan UU Penataan Ruang.

 

"Ancaman pidana tersebut muncul karena aktivitas dan pemukiman masyarakat berada dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI)," kata Wakil Koordinator Jikalahari (LSM Lingkungan),  Made Ali, di Pekanbaru, Rabu. 

Hal tersebut disampaik terkait rencana Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2016-2035 menjadi Perda, masyarakat yang berkonflik dengan korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) terindikasi akan makin mudah dikriminalisasi oleh korporasi.

Menurut dia, jika Gubernur Riau masih berencana menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2016-2035 menjadi Perda, maka masyarakat yang berkonflik dengan korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) makin mudah dikriminalisasi oleh korporasi.

Ia mengatakan, draft RTRWP 2016-2035 diyakini akan menimbulkan konflik baru, yaitu konflik peruntukan ruang yang tidak berpihak pada masyarakat adat dan masyarakat tempatan.

"Padahal sebelumnya, Menteri Kehutanan melakui SK Menhut No 262/KPTS-II/1998 pada  27 Februari 1998 tentang Pemberian HPH HTI seluas 14.875 ha kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL)," katanya.

Ia menjelaskan, pada September 2016, Pansus DPRD Bengkalis satu di antaranya merekomendasikan kepada Bupati Bengkalis mengeluarkan kebijakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut atau minimal meninjau ulang SK Menhut No 262/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HPH HTI seluas 14.875 ha kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL) itu.

Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau ulang SK 314/MenLHK/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan. Ia berharap DPRD Bengkalis  memberikan rekomendasi agar RTRWP Riau direvisi kembali agar bisa memberikan ruang kelola kepada masyarakat di Bengkalis.ant/nur

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail
Galeri Kunjungan Presiden Ke Riau

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy