Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Dua Terdakwa Kasus Korupsi Tidak Ditahan Hakim PDF Cetak Email
Kamis, 09 Desember 2010 15:28

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Hari Anti Korupsi Se-Dunia yang jatuh pada hari ini, Kamis (9/12) sedikit tercoreng. Pasalnya, dua terdakwa kasus korupsi dana bantuan modal usaha di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru, senilai Rp146 juta tidak ditahan hakim.


Kedua terdakwa tersebut yakni, Dra Hayati Gani Kabid pengembangan teknologi tepat guna usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya manusia BPMKB Pekanbaru dan Indra Thamrin SE, Direktur CV Bayu Melayu Bersatu.

Sidang perdana yang digelar Kamis (9/12) di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini, dipimpin majelis hakim Minanoer SH. Agenda sidang mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum Ivan Siahaan SH, Sardion SH dan Mirian SH.

Usai sidang, kedua terdakwa langsung melenggang keluar tanpa harus masuk sel tahanan. Padahal, keduanya tidak ada itikad menyerahkan uang kerugian kepada negara.

Hal ini sangat berbeda dengan dua terdakwa kasus korupsi BKKBN Riau Alamsyah Marlis dan Hotna Sari, yang divonis setahun penjara. Ketika itu, Marlis dan Hotna Sari mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan hingga pengadilan harus menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Padahal, keduanya telah mengemnbalikan uang kerugian kepada negara.

Menanggapi tidak dilakukannya penahanan Hayati dan Thamrin ini, Ketua Majelis Hakim Minanoer SH mengatakan, bahwa pihaknya memang tidak melakukan penahanan. Alasannya, pihak penyidik dan jaksa penuntut sebelumnya juga tidak melakukan penahanan.

"Kita juga heran kenapa penyidik dan penuntut tidak melakukan penahanan. Karena itu, kita juga tidak menahan terdakwa,"jelasnya.

Sebenarnya kata Minanoer, sebaiknya saat kasus ini masih ditingkat penyidikan dan penuntutan kedua terdakwa harus ditahan. Terlebih lagi, keduanya belum ada menyerahkan uang kerugian kepada negara sebesar Rp146 juta lebih. 

Dalam persidangan terungkap, tindakan korupsi yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada 29 Mei 2006 hingga Desember 2008 silam. Ketika itu ada program bantuan modal usaha berbentuk barang dan uang tunai dari BPMKB bagi keluarga yang tidak mampu.

Dana yang digelontorkan untuk itu sebesar Rp500 juta, yang dicairkan di BPR. Lalu Hayati menunjuk terdakwa selaku kontraktor pelaksana, yang membeli barang seperti mesin pemotong rumput maupun gerobak dorong.

Untuk usaha tambal ban, dana yang dicairkan sebesar Rp180 juta untuk 32 rumah tangga yang masing-masing menerima Rp5 juta. Lalu usaha potong rumput dana yang dicairkan Rp200 juta untuk 40 rumah tangga, masing-masing menerima Rp5 juta.

Kemudian modal usaha gerobak harian senilai Rp140 juta untuk 28 rumah tangga, yang masing-masing menerima Rp5 juta. Namun kenyataannya, terdakwa tidak menyerahkan bantuan itu semuanya kepada rumah tangga yang berhak menerima sesuai dengan ketentuannya.

Sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp146.630.000. Akibat perbuatan keduanya, jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor dan pasal 55 KUHP. M. Nur Zein

 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda kekasih ibu
Pakai olehmu pantun Melayu
Di dalamnya banyak mengandung ilmu
Manfaatnya besar untuk bekalmu