Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Kedua

    barang siapa mengenal yang tersebut,
    tahulah ia makna takut.

    barang siapa meninggalkan sembahyang,
    seperti rumah tiada bertiang.

    barang siapa meninggalkan puasa,
    tidaklah mendapat dua temasya.

    barang siapa meninggalkan zakat,
    tiadalah hartanya beroleh berkat.

    barang siapa meninggalkan haji,
    tiadalah ia menyempurnakan janji.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Korupsi, Mantan Kepala dan Bendahara BKKBN Divonis Setahun PDF Cetak Email
Rabu, 08 Desember 2010 19:35

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM - Mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Marlis Alamsyah dan Bendaharanya Hotna Sari, divonis selama satu tahun penjara karena terbukti korupsi. Vonis tersebut, lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni selama 1,6 tahun.

Dalam amar putusannya,  majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diketuai Minanoer Rachman, Rabu (8/12) menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP.

Selain penjara, kedua terdakwa juga membayar denda sebesar Rp50 juta. Namun jika denda tersebut tidak bisa dipenuhi, maka terdakwa dapat menggantinya dengan hukuman dua bulan kurungan.

Kedua terdakwa tidak harus membayar uang pengganti kepada negara. Pasalnya, kerugian negara yang ditimbulkan atas penyimpangan yang dilakukan kedua terdakwa sebesar Rp125.735.560, telah dikembalikan saat kasus ini diselidiki pihak kepolisian. Atas vonis itu, terdakwa melalui penasehat hukumnya  menyatakan pikir-pikir.

Penyimpangan yang dilakukan kedua terdakwa berawal, ketika pusat menganggarkan dana untuk program pelayanan KB pada tahun 2005, dengan pagu anggaran Rp12,3 miliar. Lalu terjadi pemotongan dana droping KB di seluruh kabupaten/kota Provinsi Riau sebesar 3 persen.

Alasan pemotongan, sudah jadi kebiasaan dari sebelumnya di BKKBN untuk biaya operasional. Padahal biaya tersebut telah dianggarkan khusus. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Riau, ditemukan kerugian negara sebesar Rp125.735.560. M. Nur Zein

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy