Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Kajati Riau Siap Bantu Tarik Gaji 23 ASN yang Tersandung Hukum PDF Cetak Email
Jumat, 14 September 2018 20:26

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uung Abdul Syukur menyatakan siap membantu pemerintah jika diminta untuk menarik gaji pegawai tersandung kasus hukum namun masih terima gaji.

 


Hal itu disampaikan Kajati Riau saat penandatanganan perjanjian kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Kabupaten/Kota se-Riau, Jumat (14/9/2018) di Gedung Daerah Pekanbaru.


"Saya mendapat informasi dari Sekdaprov Riau bahwa ada 23 pegawai Pemprov Riau yang terkandung kasus hukum tapi masih terima gaji. Saya harap dengan adanya koordinasi ini, mari kita sama-sama menarik gaji yang sudah terlanjur dibayarkan itu," tegasnya.


Apalagi menurutnya di Kejati Riau ada instrumen Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang bisa dilibatkan menangani persoalan tersebut. "Kalau di daerah kita punya Kasi Datun dan di Provinsi Asisten Datun, kalau memang penarikan gaji pegawai itu harus melibatkan Kejati," ujarnya.


Karena itu agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kejati Riau meminta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencermati Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010.


"Sebetulnya ketika seseorang terlibat tindakan pidana korupsi, apalagi tersangka dan sudah ditahan, tentu tak harus menunggu inkrah baru gajinya dihentikan," sarannya.


Menurutnya dengan PP, 46 hari pegawai tidak masuk kerja sudah bisa diberhentikan. Mestinya ke depan Inspektorat bisa memperhatikan itu dan PP berjalan terlebih dulu.ck/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda dengarlah amanat
Pantun memantun sudah teradat
Di dalamnya banyak berisi nasehat
Bila dipakai hidup selamat