Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Kajati Riau Siap Bantu Tarik Gaji 23 ASN yang Tersandung Hukum PDF Cetak Email
Jumat, 14 September 2018 20:26

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uung Abdul Syukur menyatakan siap membantu pemerintah jika diminta untuk menarik gaji pegawai tersandung kasus hukum namun masih terima gaji.

 


Hal itu disampaikan Kajati Riau saat penandatanganan perjanjian kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Kabupaten/Kota se-Riau, Jumat (14/9/2018) di Gedung Daerah Pekanbaru.


"Saya mendapat informasi dari Sekdaprov Riau bahwa ada 23 pegawai Pemprov Riau yang terkandung kasus hukum tapi masih terima gaji. Saya harap dengan adanya koordinasi ini, mari kita sama-sama menarik gaji yang sudah terlanjur dibayarkan itu," tegasnya.


Apalagi menurutnya di Kejati Riau ada instrumen Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang bisa dilibatkan menangani persoalan tersebut. "Kalau di daerah kita punya Kasi Datun dan di Provinsi Asisten Datun, kalau memang penarikan gaji pegawai itu harus melibatkan Kejati," ujarnya.


Karena itu agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kejati Riau meminta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencermati Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010.


"Sebetulnya ketika seseorang terlibat tindakan pidana korupsi, apalagi tersangka dan sudah ditahan, tentu tak harus menunggu inkrah baru gajinya dihentikan," sarannya.


Menurutnya dengan PP, 46 hari pegawai tidak masuk kerja sudah bisa diberhentikan. Mestinya ke depan Inspektorat bisa memperhatikan itu dan PP berjalan terlebih dulu.ck/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda permata intan
Pantun Melayu jangan abaikan
Di dalamnya banyak mengandung pesan
Pegang olehmu jadi pedoman