Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Keempat

    hati kerajaan di dalam tubuh,
    jikalau zalim segala anggota pun roboh.

    apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

    mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
    di situlah banyak orang yang tergelincir.

    pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

    jika sedikitpun berbuat bohong,
    boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

    bakhil jangan diberi singgah,
    itupun perampok yang amat gagah.

    barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

    barang siapa perkataan kotor,
    mulutnya itu umpama ketur.

    di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Deyu Titip Uang Jaminan Rp50 Juta, Jaksa Sebut Uang Pengembalian Kerugian Negara PDF Cetak Email
Jumat, 09 Maret 2018 06:55

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM-Terdakwa dugaan Korupsi SPJ fiktif dan dana kegiatan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Tahun 2015-2016, Deyu, menitipkan uang jaminan sebesar Rp50 Juta tanpa sepengetahuan jaksa penuntut umum (JPU).

 


Hal ini terungkap dalam persidangan yang digelar, Kamis (8/3/18) di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.Menariknya pengembalian uang kerugian negara ini disebut nya bukan sebagai kerugian negara, melainkan uang jaminan.


Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa sempat berdebat mengenai uang tersebut. Kuasa hukum Deyu, Deny Azanni SH menyebutnya sebagai uang jaminan bagi kliennya, jika nanti tidak terbukti bersalah, maka uang akan dikembalikan.



Namun JPU dalam persidangan tersebut, M.Amin, dan Aprilia membantah keterangan tersebut. Jaksa menilai tidak ada istilah uang jaminan dalam perkara Tipikor."Tidak ada uang jaminan namanya," tegas JPU Aprilia.


Menengahi JPU dan Kuasa hukum, Hakim Ketua, Sulhanudin meminta pihak untuk tetap tenang, dan meminta bukti transfer atas setoran yang diberikan terdakwa kepada jaksa.


"Biar diluruskan dulu oleh ibu ini. Niatnya kan baik. Sebentar ini kan lagi diambil (bukti setor,red)," sebutnya.


Bukti setor tersebut lantas diserahkan suami terdakwa kepada JPU. Amin mengatakan uang yang disetorkan terdakwa ke kas kejaksaan itu, tanpa ada kejelasan status uang atau berita acaranya.


"Izin majelis, ini bukti transfer bukan berita acara. Tentu pertanyaannya, ini uang apa, masukan uang ke rekening bendahara," tanya Amin.


Dalam pengembalian uang kerugian negara, seharusnya dilakukan oleh terdakwa kepada JPU untuk selanjutnya dibuatkan berita acara untuk kemudian JPU setorkan ke rekening kejaksaan sebagai titipan.


Terdakwa tidak bisa serta merta menyetorkan langsung ke rekening kejaksaan tanpa berita acara. Selain mekanisme ini, jaksa juga tidak mengenal istilah uang jaminan.


Hakim anggota, Dahlia Panjaitan pun berkomentar. Ia mempertanyakan pemberian uang tersebut ke rekening kejaksaan. Dampaknya akan sangat besar jika uang pengganti kerugian negara yang disetorkan terdakwa, maka akan memengaruhi tuntutan jaksa kepada terdakwa.


"Sangat beralasan jaksa mengatakan begitu. Gak bisa dipertanggung jawabkan. Penuntut umum, ada kaitan tidak dengan tuntutan nanti," tanya Hakim Dahlia.


Menjawab pertanyaan itu, JPU Aprilia menegaskan jika pengembalian kerugian negara oleh terdakwa akan memengaruhi tuntutan jaksa. Mendengar penjelasan ini, hakim Dahlia lantas meminta terdakwa segera memperjelas uang yang disetorkan kepada rekening kejaksaan tersebut."Apabila uang kerugian negara tidak dikembalikan memengaruhi tuntutan," jelas Apriliana.



Sebelum sidang ditutup, JPU Apriliana menjelaskan jika ia memastikan uang yang disetorkan itu merupakan uang pengganti kerugian negara.


Terpisah, kuasa hukum terdakwa, Kapitra Ampera usai persidangan menegaskan jika pengembalian uang pengganti kerugian negara ini dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuannya."Saya tegaskan ini tanpa sepengetahuan saya," sebutnya.


Keterangan Kapitra ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan Denny Aznni B Latief yang juga menjadi penasehat hukum bagi terdakwa. Deyu dalam kasus ini memiliki beberapa orang kuasa hukum.nor





 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda intan di karang
Pantun Melayu jangan dibuang
Di dalamnya banyak amanah orang
Untuk bekalmu di masa datang