Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Kelima

    jika hendak mengenal orang berbangsa,
    lihat kepada budi dan bahasa.

    jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
    sangat memeliharakan yang sia-sia.

    jika hendak mengenal orang mulia,
    lihatlah kepada kelakuan dia.

    jika hendak mengenal orang yang berilmu,
    bertanya dan belajar tiadalah jemu.

    jika hendak mengenal orang yang berakal,
    di dalam dunia mengambil bekal.

    jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
    lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
DPRD Pelalawan Segera Bahas Renperda LPJ Pelaksanaan APBD 2014 PDF Cetak Email
Minggu, 28 Juni 2015 13:15

PANGKALANKERINCI,RIAUPLUS.COM- Sejumlah Fraksi di DPRD Pelalawan sudah menerima berkas Rancangan Peraturan Daerah (Renperda), tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2014. LPJ kepala daerah ini, diterima oleh Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH, MH dari Bupati Pelalawan HM Harris pada sidang paripurna.

 

 

 

Sidang paripurna ini, dipimpin langsung ketua DPRD Nasaruddin, didampingi wakil ketua 1, Suprianto dan wakil ketua 2, Indra Kampe. Sementara itu, dari pemerintah langsung dihadiri bupati Pelalawan HM Harris. Setelah bupati menyampian pengantar Renperda. Berkas dokomen ini, diserahkan ke ketua DPRD.

 

Secara berantai, ketua DPRD menyerahkan berkas Renperda LPJ ini ke masing-masing perwakilan fraksi-fraksi. Diantara lain, perwakilan yang menerima dokomen Renperda ini, dari Fraksi Golkar diterima oleh, Baharuddin, SH. Fraksi PDI-Perjuangan diterima oleh Syafrizal, SE. Fraksi Gerindra diterima, Faizal. Fraksi PAN plus diterima oleh Sudirman. Fraksi demokrat plus diterima oleh, Evi Zulfian.

Pada kesempatan itu, ketua DPRD Pelalawan Nasaradin mengharapkan kepada masing-masing fraksi secepatnya memabahas Renperda ini, sehingga menjadi sebuah peraturan daerah. Meskipun didalam penyelenggaraan LPJ 2014 yang sudah disampaikan bupati Pelalawan sebut dia, sudah melalui sebuah proses pematangan dalam penyelenggaraan pembangunan Pelalawan.

 

 

Tidak itu saja, pada tahun 2014 lalu penyelenggaraan anggaran ini kata Nasar membanggakan kalangan DPRD yakni memperoleh penilaian Opini Wajar dari BPK-RI. Akan tetapi sebut dia, predikat ini semua pihak tidak berpuas diri. Dia berharap dengan penilain ini, dijadikan sebuah motivasi untuk perbaikan penyelenggaran anggaran dimasa datang.

Kepada anggota dewan setelah menerima dokumen LPJ 2014 ini dia berharap agar secepatnya, membahasnya pula. Menurutnya, meskipun, LPJ tersebut sudah mendapat penilai dari BPK-RI, sangat memungkinkan juga dievaluasi. Hasil evaluasinya, nanti sebut dia, menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih baik menjalan anggaran.

Setelah, dibahas ditingkat dewan kata putra kelahiran kecamatan Pangkalan Lesung ini, Renperja LPJ ini, bakal dijadikan menjadi sebuah peraturan daerah sesuai yang di amanatkan undang-undang."Saya berharap kawan-kawan dewan secepatnya, membahas Renperda ini, dan secepatnya pula ditelurkan menjadi Perda," tegasnya.

 

Sebagaimana dalam pidato sambutannya, pada sidang paripurna bupati Pelalawan HM Harris sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2014. Pada kesempatan itu, menyebutkan, LPJ pelaksanaan APBD tahun 2014 sebagai wujud pelaksanaan sesuai dengan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaa negara, UU nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewajiban penyampaian LPJ pelaksanaan APBD dinyatakan pada paragraf kesembilan yaitu pasal 320 ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam ayat dua dinyatakan, bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pada kesempatan itu, bupati Harris menuturkan, bahwa laporan keuangan dimaksud telah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK) yang hasilnya, telah sama-sama diketahui pada tanggal 29 Mei 2015 yang lalu dan menjadikan materi dalam rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Pelalawan 2014 yang akan dibahas dan disahkan oleh dewan untuk menjadi Perda kabupaten Pelalawan 2015.

Disebutkan Harris, perlu diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah pemerintah kabupaten Pelalawan TA 2014 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-PP) dari BPK-RI.

Terhadap catatan tersebut, urai Harris pada tahun 2015 Pemkab pelalawan akan berupaya untuk melakukan perbaikan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan benar-benar dapat diterapkan sampai kepada tingkat kesempurnaan. par

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail
Galeri Kunjungan Presiden Ke Riau

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda kekasih ibu
Pakai olehmu pantun Melayu
Di dalamnya banyak mengandung ilmu
Manfaatnya besar untuk bekalmu