PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan bahwa penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diajukan ke Pertamina, tidak mutlak untuk BBM yang bersubsidi. Sehingga Pertamina dan BPH Migas, bisa merespon penambahan BBM yang telah diajukan berkali-kali itu.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau, Husni Hasan kepada riauplus.com, Kamis (16/8/12) di Pekanbaru. Menurut Husni, usulan tersebut sampai saat ini belum ditanggapi.

"Yang pastinya itu, tidak boleh ada kelangkaan BBM saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) September mendatang. Makanya kita ajukan penambahan kuota BBM. Itupun tidak mesti yang bersubsidi,"ujar Husni.

Ketika ditanyakan mengenai langkah alternatif yang dilakukan, jika usulan penambahan kuota BBM tidak direspon pusat, Husni mengatakan hal tersebut pada dasarnya harus direspon. Husni mengaku, tidak memiliki alternatif jika usulan itu ditolak.

"Payahlah, kalau usulan itu tidak diterima. Karena untuk kuota BBM itu tidak bisa melibatkan pihak swasta. Apalagi penamabahan itu untuk mendukung PON yang merupakan iven berskala nasional,"ulasnya.

Lebih jauh saat ditanyakan upaya dengan melakukan koordinasi ke pusat, Husni menegskan, kalau pihaknya sudah berkali-kali berkoordinasi dengan pihak terkait. Bahkan, pihaknya sudah 'menjemput bola' sebagai solusi penambahan kuota BBM itu.

"Jika dialihkan ke Pertamax pun, siapa yang bisa memberikan garansi kuota Pertamax maksimal untuk memenuhi keperluan PON. Untuk itu, solusi konkrit dari Pertamina dan BPH Migas memang sangat diperlukan,"terangnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Riau telah berulang kali melayangkan surat resmi ke Pertamina perihal usulan penambahan kuota BBM. Surat yang diajukan merupakan surat ketiga kalinya, selama setahun belakangan ini. M. Nur Zein